MANOKWARI, diteksi.com — Keluarga Besar Biak Numfor – Saireri di Manokwari, Provinsi Papua Barat, pada kamis (11/1/2024) menyatakan sikap mendeklarasikan dukungan kepada Calon anggota Legislatif (Caleg) DPR RI Dapil Papua Barat, dr. Rosaline Rumaseuw, M.Kes.
Dukungan tersebut diberikan karena dr. Rosaline Rumaseuw, M.Kes., sebagai perempuan asli Papua, dinilai bisa memperjuangkan aspirasi lapisan masyarakat Daerah Pemilihan (Dapil) Papua Barat, ditingkat nasional dalam lembaga legislatif DPR-RI, dengan partai yang menaunginya Partai Amanat Nasional (PAN).
Dalam kesempatan itu, kepada dr. Rosaline Rumaseuw, M.Kes., Caleg DPR-RI Partai PAN nomor urut 1 itu, sejumlah aspirasi telah dititipkan dan dipaparkan sebagai bentuk perjuangan Keluarga Besar Biak Numfor – Saireri, di Manokwari siap memenangkan dirinya menuju kursi Senayan.
Kepada media ini, dr. Rosaline Rumaseuw, M.Kes., mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih serta apresiasi atas dukungan yang telah diberikan kepadanya secara penuh untuk lebih aktif dalam kontestasi perebutan kursi di DPR RI pada Pileg 2024 mendatang.
“Saya pada prinsipnya sangat mengapresiasi deklarasi ini. Ini dilakukan sebagai tanda dukungan kepada saya untuk maju DPR RI,” kata dr. Rosaline Rumaseuw, M.Kes., Caleg DPR-RI nomor urut 1 Partai PAN, Dapil Papua Barat ini.
Sosok dr. RR, sapaan akrabnya dinilai layak untuk mewakili suara Papua Barat di Senayan. Dengan jiwa sosialnya terhadap masyarakat dan juga sebagai seorang Tenaga Kesehatan dan Aktivis Kemanusian yang aktif melakukan kegiatan sosial melalui Organisasi Masyarakat Cendekiawan Perempuan Papua (CPP), menandakan Rosaline Rumaseuw sosok yang peduli terhadap kesejahteraan masyarakat.
Politikus Indonesia kelahiran 23 Januari itu bertekad, dirinya akan memperjuangkan isu-isu perempuan dan berkaitan dengan peningkatan kesehatan perempuan jika terpilih.
Dengan mengusung tema ‘Bantu Rakyat’, bersama PAN yang telah menaunginya, Rosaline Rumaseuw meyakini, dia dapat membantu dan melayani masyarakat dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat di ranah legislatif, tingkat DPR-RI.
[TIM/RED]
