 |
| Efi Susilawati, Akademisi Universitas Pamulang Prodi Pendidikan Pancabuktidan Kewarganegaraan |
Jakarta, infoDKJ.com | Selasa, 19 November 2024
Kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) menjadi kunci dalam menciptakan kebijakan publik yang efektif dan responsif. Ilmu pengetahuan berperan penting dalam proses ini, namun tantangan seperti keterbatasan komunikasi, akses data, dan kapasitas sumber daya manusia masih menghambat penerapannya di Indonesia.
Komunikasi Efektif antara Ilmuwan dan Pembuat Kebijakan
Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman pembuat kebijakan terhadap hasil penelitian. Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan istilah teknis dapat mengurangi efektivitas komunikasi. Solusi yang dapat diterapkan meliputi penyederhanaan bahasa ilmiah dan penyajian hasil penelitian dalam format visual, seperti infografis.
Contoh sukses pendekatan ini adalah program Science for Policy di Uni Eropa dan inisiatif "Kebijakan Berbasis Bukti" di Indonesia yang menghubungkan ilmuwan dan pembuat kebijakan untuk menghasilkan panduan berbasis bukti.
Integrasi Ilmu Pengetahuan dalam Kebijakan
Integrasi ilmu pengetahuan membutuhkan kolaborasi antara ilmuwan, pembuat kebijakan, dan masyarakat. Di Indonesia, program lintas sektor seperti upaya penanganan stunting menunjukkan potensi kebijakan yang komprehensif. Namun, koordinasi antar-lembaga dan penyelarasan tujuan tetap menjadi tantangan.
Langkah konkret meliputi pembentukan forum diskusi rutin, pengembangan jaringan akademisi dan pembuat kebijakan, serta pelibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan.
Tantangan dan Pentingnya Data
Kurangnya akses data yang relevan dan keterbatasan kapasitas pembuat kebijakan menjadi hambatan utama. Di tingkat daerah, banyak keputusan tidak didukung oleh data yang akurat dan terkini. Program seperti Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) bertujuan meningkatkan transparansi dan aksesibilitas data.
Untuk mengatasi ini, pemerintah perlu meningkatkan pelatihan analisis data bagi pembuat kebijakan dan membangun sistem digitalisasi data yang lebih terintegrasi.
Kesimpulan
Kebijakan berbasis bukti memerlukan sinergi antara ilmuwan, pembuat kebijakan, dan masyarakat. Peningkatan akses data, komunikasi yang efektif, serta pembangunan kapasitas SDM adalah langkah penting untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan relevan, responsif, dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan mengedepankan ilmu pengetahuan, Indonesia dapat menciptakan kebijakan publik yang lebih baik dan berdampak nyata.
Sumber: Efi Susilawati, Akademisi Universitas Pamulang Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
