infodkj.com, Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan rencana pemerintah untuk merombak skema penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik. Perubahan ini dipertimbangkan setelah terungkap bahwa kebocoran subsidi BBM dan listrik diperkirakan mencapai Rp 100 triliun.
Skema baru ini merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Bahlil, yang juga pernah menjabat sebagai Menteri Investasi, telah ditunjuk sebagai ketua tim khusus yang bertugas membahas kebijakan subsidi.
Dilansir detik.com, “Berdasarkan evaluasi, sekitar 20-30 persen dari subsidi BBM dan listrik tidak tepat sasaran. Nilainya besar, sekitar Rp 100 triliun,” kata Bahlil dalam konferensi pers usai menghadiri rapat koordinasi di Hotel Four Seasons Jakarta, Minggu (3/11/2024).
Informasi kebocoran subsidi ini berasal dari laporan PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas). Saat ini, anggaran subsidi dan kompensasi untuk BBM dan listrik mencapai Rp 435 triliun. Dari jumlah tersebut, alokasi untuk subsidi gas LPG tercatat sekitar Rp 83 triliun.
Bahlil menegaskan bahwa subsidi seharusnya diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Namun, data menunjukkan bahwa sebagian subsidi tidak tersalurkan kepada kelompok yang berhak menerimanya.
Menanggapi masalah ini, pemerintah sedang mempertimbangkan beberapa opsi untuk skema subsidi yang lebih tepat sasaran. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah penggantian subsidi langsung dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Presiden telah memberikan waktu dua minggu kepada tim khusus untuk merumuskan dan melaporkan hasil kajian.
“Ada subsidi yang nanti disalurkan langsung ke rakyat, ada pula yang tetap disubsidi seperti saat ini. Kami ditargetkan oleh Presiden untuk menyelesaikan pembahasan ini dalam dua minggu,” jelas Bahlil. (dn)
