Jakarta, infoDKJ.com | Gubernur terpilih DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan kesiapannya untuk menggandeng organisasi masyarakat (ormas) dalam pengelolaan area publik di Jakarta. Kerja sama ini diharapkan dapat menjadi langkah efektif untuk memberdayakan masyarakat sekaligus mencegah praktik pungutan liar (pungli) yang kerap meresahkan warga.
“Ormas akan menjadi mitra kami, tetapi dengan catatan tegas: mereka tidak boleh melakukan pungli. Mereka harus diberdayakan dan diberikan ruang, tetapi tanpa merugikan masyarakat,” ujar Pramono Anung saat ditemui di Kompleks Gelora Bung Karno, Minggu (12/1/2025).
Pramono menegaskan bahwa salah satu prioritasnya setelah resmi dilantik sebagai gubernur adalah memberantas pungli, terutama di area publik. Ia menilai bahwa pungli merupakan hambatan besar bagi Jakarta untuk menjadi kota global yang modern dan tertib.
“Ketika saya dilantik nanti, pemberantasan pungli akan menjadi fokus utama. Sebagai kota global, Jakarta tidak boleh lagi menghadapi masalah seperti ini,” tegas mantan Sekjen PDI-P tersebut.
Pernyataan ini merespons insiden yang terjadi di Taman Literasi Martha Tiahahu, Blok M, Jakarta Selatan. Sebuah video yang beredar di media sosial menunjukkan seorang pria, yang mengaku sebagai anggota ormas, menegur pengunjung yang hendak membuat konten di taman tersebut.
Dalam video itu, pria tersebut meminta pengunjung menunjukkan izin untuk membuat konten di area taman, yang kemudian memicu perdebatan. Pengunjung mempertanyakan alasan perlunya izin di area publik, tetapi pria tersebut tetap bersikeras dan meminta mereka meninggalkan lokasi.
Pramono menegaskan bahwa tindakan seperti itu tidak boleh dibiarkan. Ia berkomitmen untuk memastikan bahwa area publik di Jakarta benar-benar bebas dari pungli dan dapat diakses oleh masyarakat tanpa tekanan dari pihak manapun.
“Ke depan, ormas yang menjadi mitra harus mematuhi aturan. Mereka diberdayakan untuk mendukung masyarakat, bukan justru menimbulkan keresahan,” tutupnya.
(Dani)
