Jakarta, infoDKJ.com | Mantan kader PDIP yang kini bergabung dengan Partai Gerindra, Maruarar Sirait (Ara), menanggapi pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut memeriksa keluarga Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi). Menurut Ara, setiap lembaga negara sudah memiliki kewenangan masing-masing, sehingga tidak perlu ada pihak yang mengintervensi proses hukum.
Ara juga menegaskan bahwa setiap warga negara, tanpa kecuali, wajib mengikuti proses hukum yang berlaku.
"Negara ini adalah negara hukum, dan kita semua wajib patuh terhadap proses hukum yang ada," ujar Ara kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (21/2/2025).
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman ini menilai bahwa pemeriksaan bisa dilakukan jika memang ada bukti yang cukup. Namun, ia juga mengingatkan bahwa lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan KPK sudah memahami tugas dan kewenangan masing-masing.
"Kita semua sudah membagi hak dan kewajiban, baik di pemerintah, DPR, maupun lembaga hukum lainnya. Jadi tidak perlu ada intervensi dari mana pun, karena semua pihak sudah memiliki tugasnya masing-masing," tegasnya.
Pernyataan Hasto mengenai pemeriksaan keluarga Jokowi disampaikan saat dirinya hendak dibawa ke mobil tahanan KPK. Ia menyatakan bahwa dirinya tidak menyesal atas penahanan yang ia alami dan tetap berkomitmen memperjuangkan keadilan.
"Kita ini negeri pejuang, sehingga saya tidak pernah menyesal. Saya akan terus berjuang dengan semangat yang menyala-nyala," ujar Hasto sebelum memasuki mobil tahanan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (20/2).
Sebagai Sekjen PDIP, Hasto mengaku menerima konsekuensi hukum yang dihadapinya dengan kepala tegak. Ia pun berharap agar momentum ini bisa menjadi ajang bagi KPK untuk menegakkan hukum secara adil tanpa pengecualian.
"Sejak awal saya sudah mengatakan, sebagai Sekjen PDIP saya siap menerima konsekuensi apa pun demi Indonesia Raya," kata Hasto.
"Semoga ini menjadi momentum bagi KPK untuk menegakkan hukum secara adil tanpa kecuali, termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi," tutupnya.
(Dani)
