Jakarta, infoDKJ.com | Warga RW 003 Kelurahan Marunda resah dengan aktivitas pengurugan lahan kosong di wilayah mereka. Pasalnya, lahan tersebut diurug menggunakan tanah lumpur bercampur sampah, yang menyebabkan bau tidak sedap dan berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat.
Seorang warga RT 002 RW 003 Marunda yang enggan disebutkan namanya menyatakan bahwa warga tidak melarang pemilik lahan untuk melakukan pengurugan. Namun, metode yang digunakan saat ini menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan.
“Warga hanya meminta agar pemilik lahan tidak menggunakan lumpur bercampur sampah karena itu bisa menyebabkan polusi udara dan berdampak buruk bagi kesehatan,” ujarnya, Jumat (14/2/2025).
Warga meminta Pemprov DKI Jakarta, khususnya Camat Cilincing dan Lurah Marunda, untuk segera memanggil pemilik lahan dan menghentikan pengurugan yang dinilai merugikan masyarakat.
Kekhawatiran Pemilik Tambak Ikan
Selain warga, pemilik tambak ikan di sekitar lokasi juga mengungkapkan kekhawatiran mereka. Menurut mereka, pengurugan lahan dengan lumpur bercampur sampah berpotensi menimbulkan dampak kimiawi yang bisa mengancam kelangsungan dan kesehatan ikan yang diternakkan.
“Kami meminta Pemprov DKI Jakarta untuk segera menghentikan pengerjaan ini. Pemerintah wajib melindungi warganya dari ancaman polusi udara serta menjaga kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat,” kata salah satu pemilik tambak.
Banjir dan Permasalahan Lingkungan di Marunda
Pada akhir Januari hingga awal Februari lalu, hujan ekstrem menyebabkan banjir di berbagai wilayah Jakarta, termasuk Marunda. Hingga Kamis (6/2/2025), sejumlah warga RT 002 RW 003 masih mengungsi di Pos Sekretariat RT karena air belum surut sepenuhnya.
Banjir yang belum juga reda diduga disebabkan oleh tersumbatnya aliran air di Kali Bogor akibat tanah urugan dan pengerukan lahan yang menghambat arus air ke laut. Kondisi ini semakin diperparah dengan minimnya perhatian dari instansi terkait.
Warga mendesak agar pemerintah segera melakukan pengerukan dan normalisasi Kali Bogor tanpa menunda-nunda. Mereka juga meminta aparatur Kelurahan Marunda untuk lebih aktif memantau wilayah guna mencegah banjir yang lebih parah di masa mendatang.
“Jangan sampai masalah ini hanya dilemparkan ke Dinas Lingkungan Hidup (LH) tanpa ada langkah nyata dari pemerintah daerah. Kami berharap ada transparansi dalam penanganan masalah ini karena dampaknya sangat merugikan masyarakat,” pungkas seorang warga.
(Rosid/Emy)
