Jakarta, infoDKJ.com | Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menunjukkan ketegasan luar biasa dalam menyikapi keluhan publik atas gangguan layanan Bank DKI yang telah berlangsung sejak akhir Maret lalu. Tak tanggung-tanggung, Pramono langsung mencopot Amirul Wicaksono dari jabatannya sebagai Direktur Teknologi dan Operasional Bank DKI.
"Pembebastugasan direktur IT-nya harus segera dilakukan dan harus dilakukan sekarang," tegas Pramono dalam rapat internal yang videonya diunggah melalui akun Instagram resminya, Selasa (8/4/2025).
Langkah ini diambil menyusul deretan keluhan dari nasabah Bank DKI yang tidak dapat melakukan transaksi, termasuk transfer antarbank dan pembayaran QRIS melalui aplikasi JakOne Mobile.
Tak hanya berhenti pada pencopotan, Pramono juga telah melaporkan kasus ini ke Bareskrim Polri. Ia mencium adanya indikasi pelanggaran serius yang bisa jadi melibatkan aktor internal.
"Laporkan ke Bareskrim, proses hukum. Karena ini sudah keterlaluan. Enggak mungkin enggak melibatkan orang dalam," katanya dengan nada serius.
Pramono menegaskan bahwa tak ada pejabat, baik dari Pemprov DKI maupun dari BUMD, yang berada di atas hukum. Ia memperingatkan siapa pun yang mencoba mengintervensi proses hukum akan langsung ditindak.
"Semua yang merugikan publik harus bertanggung jawab. Ini tentang kepercayaan publik. Saya tidak akan toleransi," ujarnya.
Sementara itu, Direktur Utama Bank DKI, Agus H. Widodo, menjelaskan bahwa gangguan dimulai sejak 29 Maret 2025, ketika sistem keamanan internal mendeteksi anomali dan secara otomatis mengaktifkan fitur pemeliharaan.
"Langkah ini adalah mekanisme preventif untuk melindungi sistem. Meski berdampak ke beberapa layanan, keamanan data tetap prioritas," terang Agus dalam konferensi pers.
Agus menyebut saat ini proses pemulihan masih berlangsung. Sebanyak 750 unit ATM sudah kembali beroperasi di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, termasuk di kantor pelayanan publik dan area transportasi.
"Pemulihan layanan lain akan dilakukan bertahap sesuai kesiapan sistem dan hasil uji keamanannya," tambahnya.
Meski pemulihan tengah diupayakan, tekanan publik terhadap Bank DKI belum mereda. Ketegasan Gubernur Pramono disebut sebagai sinyal kuat bahwa kepercayaan masyarakat tak boleh tergadaikan oleh kelalaian sistem—apalagi jika disebabkan ulah oknum dari dalam.
(Mustofa)
