 |
Jakarta, infoDKJ.com | Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia (DPW IPJI) DKI Jakarta, Heri Soelaiman, SH, mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk mengevaluasi dan memperketat sistem pengawasan dalam pendistribusian Makanan Bergizi Gratis (MBG). Desakan ini disampaikan menyusul adanya laporan dugaan ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran program tersebut.
Menurut Heri Soelaiman, program MBG yang digagas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ditujukan untuk mendukung peserta didik di berbagai jenjang pendidikan, termasuk pendidikan umum, kejuruan, keagamaan, pendidikan khusus, layanan khusus, hingga pesantren. Namun dalam pelaksanaannya, masih ditemukan indikasi bahwa bantuan belum sepenuhnya diterima oleh mereka yang benar-benar membutuhkan.
“Kami menerima informasi dari berbagai sumber mengenai dugaan penyimpangan dalam distribusi MBG. Untuk itu, kami meminta Pemprov DKI Jakarta agar lebih transparan dan memperketat pengawasan agar bantuan ini benar-benar tepat sasaran,” ujar Heri Soelaiman, Sabtu (5/4/2025).
Isu ini mencuat setelah munculnya sorotan publik terhadap penyaluran MBG ke sekolah-sekolah unggulan, seperti SMA Negeri 13 Jakarta. Sekolah tersebut sempat dikunjungi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Selasa (18/2/2025), sebagaimana terekam dalam video unggahan akun Instagram @jakut.info. Kunjungan tersebut menuai pertanyaan dari masyarakat soal kelayakan sekolah unggulan sebagai penerima MBG, mengingat program ini ditujukan untuk peserta didik yang membutuhkan dukungan gizi.
Lebih lanjut, Heri menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, organisasi masyarakat, dan media dalam mengawasi kebijakan bantuan sosial seperti MBG. Menurutnya, pengawasan ketat dan akuntabilitas tinggi akan meminimalisir potensi penyalahgunaan program.
“Media dan jurnalis memiliki peran penting dalam melakukan kontrol sosial. Kami siap membantu mengawal kebijakan ini agar tepat sasaran dan benar-benar memberi manfaat bagi peserta didik,” tambahnya.
IPJI DKI Jakarta juga mengusulkan agar Pemprov membuka kanal pengaduan bagi peserta didik yang merasa tidak memperoleh haknya dalam program MBG. Mekanisme ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas serta jangkauan bantuan secara merata.
Sementara itu, dari sisi kebijakan anggaran, Center of Economic and Law Studies (CELIOS) turut menyoroti pemangkasan anggaran pemerintah yang dinilai dilakukan secara sporadis tanpa pertimbangan matang. Hal ini dikhawatirkan dapat berdampak negatif terhadap keberlanjutan program MBG.
Direktur Kebijakan Publik CELIOS, Media Askar, menjelaskan bahwa efisiensi anggaran pada dasarnya positif jika diarahkan untuk memperbaiki ruang fiskal, meningkatkan layanan publik, dan memperluas jangkauan perlindungan sosial. Namun, jika pemangkasan dilakukan tanpa kajian teknokratik yang mendalam, maka justru berpotensi memicu krisis fiskal baru.
Ia mencontohkan pemotongan anggaran Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang berisiko mengganggu analisis kebencanaan dan perubahan iklim, sehingga bisa berdampak pada ketahanan pangan nasional.
“Pemerintah perlu lebih cermat dalam mengatur alokasi anggaran, termasuk dalam pelaksanaan program MBG agar tetap tepat sasaran dan efektif,” ujar Media Askar dalam pernyataannya di Jakarta, Senin (10/2/2025).
IPJI DKI Jakarta berharap adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi MBG, demi memastikan manfaat program ini benar-benar dirasakan oleh peserta didik yang membutuhkan. (Red)
